Jakarta diusulkan tak pakai BBM premium

Seiring bergantinya kepemimpinan di DKI Jakarta, ide-ide pengembangan di sektor transportasi kian deras, terutama dalam menyikapi masalah kemacetan lalu lintas yang dinilai klasik. Selain usulan pengaturan ganjil-genap berdasarkan pelat nomor kendaraan bermotor, ada pula usulan agar DKI Jakarta tidak menggunakan BBM bersubsidi alias bensin premium, yang hingga kini tercatat Rp. 4.500 per liter.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengusulkan hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia memberi ide agar BBM bersubsidi dihapus di DKI Jakarta agar penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.

"Kami akan usulkan kepada Pak Presiden agar Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Orang (diharapkan) akan memilih busway atau bus biasa," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Saat ini konsumsi BBM bersubsidi sudah melebihi kuota dari 40 juta kiloliter, menjadi 46 juta kiloliter. Pada 2013, pemerintah memberikan kuota sebesar itu, sementara ada kekhawatiran, ketiadaan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi diprediksi akan membuat kuota meningkat menjadi 48 juta kiloliter.

Ide dari Wakil Gubernur DKI Jakarta ini didukung oleh pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Lumayan jika hal ini diterapkan di Jakarta karena wilayah Jabodetabek memang paling kritikal (sangat berperan dalam meningkatnya penggunaan BBM)," ujarnya di Jakarta.

Ia pun mengharapkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja sama dengan PT Pertamina dalam mewujudkan rencana tersebut.

(kpl/why/bun)