Angkutan masuk 6 tol, kemacetan makin parah

Tekanan publik dan sejumlah pengamat terhadap rencana pembangunan enam ruas tol di DKI Jakarta kian menjadi dalam rapat dengar pendapat uji publik yang digelar di Balaikota DKI. Langkan integrasi antara jalur angkutan dan tol dinilai dipaksakan dan lebih jauh menunjukkan agenda bisnis untuk memuluskan jalannya pembangunan enam ruas tol tersebut.

"Integrasi jalan tol dan angkutan umum belum ada di negara lain. Ini sangat dipaksakan. Bisa dibayangkan, beberapa angkutan berhenti di satu stasiun (yang ada di tol), lalu timbul kemacetan. Dalam pandangan saya, ini sebenarnya jalan tol biasa saja yang dikemas lebih menarik," ungkap salah satu peserta rapat uji publik.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Selasa ini mengadakan rapat dengar pendapat terkait rencana pembangunan enam ruas tol di DKI Jakarta.

Dalam rapat dengar yang digelar di Balaikota DKI tersebut, Gubernur akan mendengarkan aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk warga sipil terkait rencana tersebut, dan konsorsium pembangunan enam ruas tol tersebut. Rapat dengar pun penuh pro dan kontra, termasuk soal analisis dampak lingkungan (amdal).

Pembangunan enam ruas jalan tol tersebut sendiri dibagi empat tahap dan direncanakan selesai pada 2022. Tahap pertama, ruas Semanan-Sunter sepanjang 17,88 kilometer dengan nilai investasi Rp. 9,76 triliun dan Koridor Sunter - Bekasi Raya sepanjang 11 kilometer senilai Rp. 7,37 triliun.

Tahap kedua, Duri Pulo - Kampung Melayu sepanjang 11,38 kilometer dengan nilai investasi Rp. 5,96 triliun dan Kemayoran - Kampung Melayu sepanjang 9,65 kilometer senilai Rp. 6,95 triliun.

Tahap ketiga, koridor Ulujami - Tanah Abang dengan panjang 8,27 kilometer dan nilai investasi Rp. 4,25 triliun. Adapun yang terakhir di Pasar Minggu - Casablanca sepanjang 9,56 kilometer dengan investasi Rp. 5,71 triliun.

Uji publik sendiri diadakan setelah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, disebut mengiyakan pembangunan 6 ruas jalan tol yang sebelumnya dikatakan tidak akan mendukung pembangunan jalan berbayar tersebut.

(kpl/why/bun)