Izin lahan stasiun pengisian bbg masih jadi persoalan
Izin lahan stasiun pengisian bbg masih jadi persoalan
Di tengah harapan bahwa banyak masyarakat menggunakan BBG sebagai pengganti BBM, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaparkan bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam merealisasikannya. Salah satunya adalah masalah pengadaan lahan untuk stasiun pengisian bahan bakar gas atau BBG.
"Perizinan tidak bisa dilakukan secara cepat karena persoalan lahan untuk SPBG tersebut. Bengkel pun demikian. Tahun depan akan kami terapkan model swasta sehingga bengkel bisa menangani kendaraan berbahan bakar gas," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik kepada sejumlah wartawan di Jakarta.
Sebelumnya diberitakan bahwa biaya pembangunan stasiun pengisian BBG atau SPBG akan memakan biaya Rp 15 miliar per unit. Selepas pembukaan keran tender konverter BBG kepada pihak swasta, pihak di luar instansi juga mulai ikut mendukung langkah konversi BBM ke BBG, seperti yang diukir PT Setindo Raya.
Perusahaan gas alam terkompresi (CNG) itu berniat membangun 50-100 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di wilayah Jabodetabek hingga akhir tahun ini. Namun, rencana itu masih menunggu keputusan pemerintah terhadap penyediaan lahan dan gas untuk pembangunan SPBG.
"Secara teknis, kami sanggup membangun 50 - 100 SPBG di Jabodetabek dalam enam bulan ke depan. Yang jadi soal tinggal pasokan gas dan lahan. Semua itu tergantung pemerintah. Soal lahan, kebutuhannya tidak banyak, mungkin 500 meter per SPBG," urai Direktur Setindo Raya Erwin Wijaya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.
Dengan demikian, PT Setindo Raya membutuhkan setidaknya Rp. 1,5 triliun untuk membangun maksimal 100 SPBG CNG. Namun angka itu disebut masih lebih rendah dibandingkan membangun stasiun pengisian BBM.
"SPBG CNG hanya menggunakan kompresor, sementara SPBU secara umum menggunakan pompa atau tangki tanam, yang lumayan mahal," kata dia.
Pemerintah sendiri punya rencana membangun sekitar 40 SPBG hingga akhir 2012, dengan posisi di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sejauh ini sudah 13 SPBG yang beroperasi.
(kpl/nzr/bun)
