Stasiun pengisian BBG untuk kementerian

Balitbang ESDM telah membuat demo plant SPBG yang dapat diterapkan di kementerian-kementerian. Hal ini dibuat sebagai implementasi terkait program konversi BBM ke BBG guna mengurangi konsumsi BBM subsidi. Langkah ini dinilai akan lebih menghemat subsidi BBM.

“Potensi penghematannya sangat signifikan. Badan Litbang ESDM akan mengusulkan pembangunan SPBG ke Menteri ESDM untuk diimplemantasikan di Kementerian-kementerian,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM Sutijastoto di Kementerian ESDM.

Sebelumnya diberitakan bahwa mobil pemerintah bagi pegawai negeri sipil akan diarahkan untuk menggunakan bahan bakar gas. Hal ini diwacanakan terkait dengan kewajiban untuk menggunakan bahan bakar non-subsidi bagi kendaraan dinas instansi pemerintah, pemda, BUMD dan BUMD.

Biaya pembangunan stasiun pengisian BBG atau SPBG diperkirakan akan memakan biaya Rp 15 miliar per unit. Selepas pembukaan keran tender konverter BBG kepada pihak swasta, pihak di luar instansi juga mulai ikut mendukung langkah konversi BBM ke BBG, seperti yang diukir PT Setindo Raya.

Perusahaan gas alam terkompresi (CNG) itu berniat membangun 50-100 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di wilayah Jabodetabek hingga akhir tahun ini. Namun, rencana itu masih menunggu keputusan pemerintah terhadap penyediaan lahan dan gas untuk pembangunan SPBG.

Dengan demikian, PT Setindo Raya membutuhkan setidaknya Rp 1,5 triliun untuk membangun maksimal 100 SPBG CNG. Namun angka itu disebut masih lebih rendah dibandingkan membangun stasiun pengisian BBM.

Pemerintah sendiri punya rencana membangun sekitar 40 SPBG hingga akhir 2012, dengan posisi di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

(kpl/why/abe)